NUSANTARASITE.COM- Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari menegaskan bahwa upaya percepatan program perumahan nasional membutuhkan terobosan besar agar kebutuhan rumah rakyat dapat segera dipenuhi.
Hal tersebut disampaikan Qodari saat meninjau layanan perizinan perumahan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, di Mal Pelayanan Publik (MPP) Denpasar, Bali, Senin (24/11/2025).
Kepala Staf Kepresidenan menjelaskan bahwa target pembangunan perumahan nasional sangat tinggi dan membutuhkan cara-cara baru yang lebih progresif. “Target perumahan kita ini kan tinggi sekali, karena kebutuhannya juga besar. Karena itu harus ada terobosan,” ujarnya.
Kepala Staf Kepresidenan juga menyoroti bahwa persoalan utama perumahan di perkotaan tidak sebatas pembangunan fisik, tetapi juga tingginya biaya hidup yang membuat rumah susun (rusun) kerap tidak terisi.
“Kadang-kadang rusun sudah dibangun, tapi masih kosong. Kenapa? Karena mahal biaya hidupnya. Yang pertama IPL, iuran untuk perawatan, itu harus dirumuskan secara komprehensif, mungkin bersama pemerintah daerah, agar IPL-nya jangan terlalu mahal,” kata Qodari.
Selain IPL, Qodari juga menekankan masalah tarif listrik dan air yang selama ini menggunakan harga komersial. Ia mengaku telah berkomunikasi langsung dengan PLN.
“Saya sudah tanya dengan Dirut PLN, apakah bisa tiap unit itu dipasangkan meteran sendiri, bukan yang grid terpusat yang kemudian didistribusikan dengan harga mahal. Itu kata Pak Dirut bisa,” tegasnya.
Selain persoalan biaya hidup, Qodari mengatakan bahwa pembangunan perumahan harus dikerjakan menyeluruh dari dua sisi: demand dan supply.
“Kalau kita bicara perumahan, itu ada aspek demand dan aspek supply-nya. Dua-duanya ini harus dikerjakan bersamaan. Dan Pak Ara telah mengerjakan dua-duanya bersamaan,” tuturnya.
Qodari menilai pendekatan Menteri PKP yang mengintegrasikan pembangunan baru, renovasi, pembiayaan, hingga pemberdayaan UMKM sebagai aktor ekosistem perumahan merupakan langkah inovatif.
“Ini pertama kali bagaimana soal perumahan—baik untuk membangun baru maupun untuk renovasi—itu dikerjakan secara komprehensif, bukan hanya secara skema tetapi juga dengan aktornya. Sangat menyeluruh secara ekosistem. Jadi itu terobosan-terobosan yang dibuat Pak Ara. Dan masih ada banyak terobosan lain yang insyaallah kalau dikerjakan, bisa mengejar target perumahan yang begitu besar,” ujarnya.
Terkait rencana penghapusan SLIK OJK/BI Checking bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Qodari menyatakan dukungannya.
“Kalau yang dosanya besar saja bisa dapat amnesti, masa rakyat kecil tidak bisa? Menurut saya, penghapusan SLIK OJK yang disampaikan Pak Ara adalah bentuk amnesti dan kasih sayang dari pemerintah kepada rakyatnya,” kata Qodari.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan seluruh rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Denpasar pada 2026. Berdasarkan data pemerintah kota, terdapat sekitar 100 unit RTLH yang belum tertangani.
“Kalau ada 100, selesai tahun depan. Dengan anggaran renovasi yang naik dari 45.000 unit tahun ini menjadi 400.000 unit pada 2026, kita bereskan semuanya,” tegas Maruarar.
Ia menjelaskan bahwa peningkatan anggaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan lompatan terbesar sepanjang sejarah program tersebut, berkat persetujuan Presiden Prabowo dan DPR.
Kepala Staf Kepresidenan maupun Menteri PKP juga mengapresiasi pelayanan cepat Pemerintah Kota Denpasar yang mampu memproses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hanya dalam 15 menit. Kemudahan perizinan ini dinilai penting untuk memastikan program perumahan berjalan efektif dan merata di seluruh daerah.
Komentar0