NUSANTARASITE.COM– Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai proyek kereta cepat atau Whoosh yang dibangun pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo bukanlah bentuk investasi sosial, melainkan investasi bisnis yang melibatkan anggaran sangat besar.
Menurut Iwan, proyek tersebut tidak bisa disamakan dengan program sosial yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat secara langsung.
“Soal kereta cepat ini bukanlah persoalan investasi sosial. Karena pembangunannya memakan anggaran banyak dan ditujukan untuk sektor bisnis. Jadi harus dipisahkan antara investasi sosial dengan investasi bisnis,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Iwan melanjutkan, proyek tersebut bukan merupakan investasi sosial, melainkan berpotensi menjadi beban sosial karena meninggalkan utang besar yang akan menjadi tanggungan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ini bukan proyek investasi sosial, melainkan beban sosial. Hal ini karena proyek tersebut meninggalkan hutang yang besar dan menjadi beban untuk pemerintahan Prabowo,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa karena proyek ini bersifat komersial, pemerintah ke depan harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait keberlanjutan dan pengelolaan kereta cepat tersebut.
“Presiden Prabowo harus berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak menjadi beban politik. Jika tidak hati-hati, ini akan berdampak negatif terhadap Prabowo,” kata Iwan.
Selain itu, Iwan juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap proyek yang menelan biaya besar tersebut.
“Soal transparansi dalam pengelolaan dan kejelasan arah bisnis menjadi kunci agar proyek kereta cepat tidak membebani keuangan negara maupun citra politik pemerintahan baru,” ujarnya.[]
Komentar0